LEKTUR.CO,BOLTIM—Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sam Sachrul Mamonto, S.Sos M.Si, menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berkaitan dengan program pemberantasan korupsi terintegrasi, Kamis, (27/07/2023).
RDP ini diadakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) dan melibatkan seluruh Kepala Daerah dari wilayah Sulawesi Utara (Sulut). Acara tersebut berlangsung di Ruang Mapalus Kantor Gubernur Sulawesi Utara.
Rapat ini bertema “Pengelolaan Barang Milik Daerah” dan menjadi momen penting bagi para pemimpin daerah untuk bersama-sama berkomitmen dalam upaya memberantas korupsi.
Wakil Gubernur Provinsi Sulut, Drs. Steven Kandouw, menyampaikan bahwa semangat untuk melawan korupsi sangatlah tinggi di kalangan seluruh Kepala Daerah se-Sulut. Menurutnya, usaha ini bukan hanya sebatas inisiatif parsial, melainkan menjadi semangat universal yang diawasi dan dipandu oleh KPK RI.
“Selama ini, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah di Sulut telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi,” ujarnya.
Ketua KPK RI, Drs. Firli Bahuri, M.Si, dalam materi sambutannya mengapresiasi dukungan yang telah diberikan oleh Pemda se-Sulut dalam upaya pemberantasan korupsi.
Bahuri menegaskan bahwa korupsi bukanlah masalah yang dapat diselesaikan oleh satu lembaga, individu, atau bahkan satu orang saja. Oleh karena itu, seluruh kepala daerah diminta untuk turut berperan aktif dalam upaya ini.
“KPK menyadari bahwa memberantas korupsi adalah tugas bersama yang memerlukan partisipasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah), dan seluruh masyarakat,” ucap Bahuri.
Selain Bupati Boltim, acara ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain Ketua DPRD Sulut, Wakapolda Sulut, Wakil Kejati Sulut, seluruh Kepala Daerah, pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Badan Keuangan, serta Inspektur Kabupaten/Kota se-Sulut.
Program pemberantasan korupsi terintegrasi ini menjadi bukti nyata bahwa para pemimpin daerah di Sulawesi Utara bersatu dalam tekad untuk memberantas korupsi demi menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berdaya guna bagi masyarakat. Semoga komitmen dan semangat yang ditunjukkan dalam acara RDP ini dapat terus ditingkatkan dan berdampak positif bagi kemajuan daerah serta kesejahteraan seluruh masyarakat Sulawesi Utara.(*)
