Penulis : Tim Lektur
LEKTUR.CO, Tomohon – Dalam rangka menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, kenyamanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka pemerintah daerah (Pemda) sebagai garda terdepan, selalu melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap perkembangan politik di daerah. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 61 tahun 2011, tentang pedoman pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di daerah.
“Pemerintah perlu melakukan pemantauan situasi politik secara tertib, koordinasi dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan,” kata Wali Kota Jimmy Feidie Eman (JFE) saat membuka sosialisasi pemantauan perkembangan politik, bertempat di Homestay Tomohon, Kamis (3/12) kemarin.
Menyikapi perkembangan politik di Kota Tomohon yang sebentar lagi akan melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Maka Pemkot Tomohon perluh melakukan deteksi dini, cegah dini dan cipta kondisi yang kondusif serta damai.
“Ya, sosialisasi ini sangat penting. Apalagi Kota Tomohon akan melaksanakan pemilihan kepala daerah,” ujar JFE.
Sosialisasi ini dihadiri Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tomohon, Ronni Lumowa, para Camat dan Lurah se- Kota Tomohon. Tampil sebagai narasumber, Ketua DPRD Kota Tomohon Djemmy Sundah, Dandim 1302 Minahasa Letkol Andi Amino Sinaga, Kapolres Tomohon AKBP Bambang Ashari Gatot, SIK, Kajari Tomohon Imanuel Richendryhot, dan Ketua KPU Tomohon Haryanto Lasut. (*)
