Penulis : Veidy Temo
LEKTUR.CO, TOMOHON – Wali Kota Tomohon, Caroll Senduk mengatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu unsur penting dalam penyelengaraan pemerintahan, sehingga pelayanan masyarakat harus di kelola dengan baik dan benar. Serta perlu ada peningkatan transparansi dan akutantabilitas di bidang pengelolaan keuangan serta pertanggungjawabannya.
“Setiap pejabat pengelola keuangan masing-masing SKPD diharapkan dapat menciptakan pengendalian manajemen yang semakin efektif dan efisein, guna menjamin pencapaian tujuan organisasi, keamanan sumber dana yang dikelola, ketaatan pada ketentuan yang berlaku, serta dipeliharanya data/informasi keuangan yang andal,” ujar Wali Kota didampingi Wawali Wenny Lumentut saat menutup kegiatan In House Training Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Modul Penatausahaan Keuangan Daerah, yang digelar di Mercure Manado Tateli Resort and Convention, Jumat (5/3).
Selain itu, lanjut Senduk, deperlukan kesamaan persepsi, langkah, tindakan secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Dengan terselenggaranya kegiatan ini, maka Pemerintah Kota Tomohon sangat terbantu dengan penggunaan aplikasi SIPD yang di bangun oleh Kementerian Dalam Negeri untuk pelaksanaan penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah, sehingga bermuara pada terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa,” paparnya.
“Karena ini adalah kunci kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yaitu dengan mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang disusun secara akurat. Dimana SKPD sebagai salah satu entitas pelaporan keuangan daerah yang merupakan bagian dari entitas LKPD, yang sangat mempengaruhi pemberian Opini BPK RI terhadap kecukupan pengungkapan, sehingga dengan ketaatan kita terhadap pengelolaan keuangan sesuai ketentuan, diharapkan mampu mempertahankan Opini WTP,” sambung Senduk.
Wawali Wenny Lumentut menambahkan, melalui kegiatan ini, para peserta dapat mengedepankan integritas, disiplin kaitannya dengan pengelolaan keuangan. Sehingga Kota Tomohon akan terus mendapatkan penilaian yang baik dalam hal pengelolaan keuangan dan menjadi contoh bagi daerah lain di Sulut.
“Para pengelola keuangan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, harus tetap taat aturan sehingga kedepan tidak akan menemui permasalahan. Semoga kegiatan ini akan memberi manfaat bagi para peserta,” pungkasnya.
Sebelumnya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Tomohon, Gerardus Mogi menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan daerah dan implementasi aplikasi SIPD modul penatausahaan keuangan daerah.
Untuk peserta kegiatan,
bendahara pengeluaran SKPD,
bendahara pengeluaran pembantu Sekretariat Daerah, serta pegawai BPKPD Kota Tomohon. Hadir sebagai narasumber ketua tim SIPD Kementerian Dalam Negeri, Didik Joko Gagat Sidi Wahono. (*)
