LEKTUR.CO, Jakarta – Selasa (5/1/2021) Lembaga Survei Voxpopuli Research Center merilis hasil survei terkait penangkapan Habib Riziq Sihab (HRS) yang dilanjutkan dengan pembubaran Front Pembela Islam (FPI). Hasil survei menunjukan mayoritas responden (91,4 persen) yang terdiri dari sejumlah komponen masyarakat merasa lega setelah HRS ditangkap dan FPI dibubarkan.
Seperti diketahui, HRS ditahan oleh aparat penegak hukum karena menimbulkan kerumunan yang merupakan pelanggaran terhadap protokol Kesehatan di tengah pandemi Covid-19 (virus corona).
FPI sendiri dibubarkan dengan dasar hukum yang jelas, tidak memiliki surat keterangan terdaftar (SKT) terbaru dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI). SKT tidak diterbitkan lantaran FPI enggan memasukan Pancasila sebagai ideologi organisasinya.
Direktur Eksekutif Voxpopuli Research Center, Dika Moehamad dalam keterangannya secara tertulis yang diterima wartawan Rabu (6/1/2021) menginformasikan ketegasan pemerintah menindak HRS secara hukum dan melarang aktivitas FPI memberikan ketenangan kepada masyarakat.
Pilihan kebijakan Jokowi untuk menyeimbangkan antara persoalan wabah dengan soal ekonomi dinilai publik paling tepat.
“Tentu saja masih ada masalah di sana-sini, dari masih naikn ya penularan virus hingga korupsi dalam penyaluran bansos, tetapi secara umum publik melihat Jokowi masih menjadi figur yang paling layak dipercaya,” kata Dika.
Sementara itu terobosan dilakukan Jokowi dengan mewujudkan undang-undang Omnibus Law yang diyakini bisa membawa keluar Indonesia dari hambatan struktural dan birokrasi.
“Di sisi lain ketegasan pemerintah terhadap Rizieq Shihab dan pembubaran ormas Front Pembela Islam (FPI) turut mendongkrak kepuasan publik terhadap Jokowi,” tuturnya.
Survei Voxpopuli Research Center dilakukan pada 26-31 Desember 2020, melalui sambungan telepon kepada 1.200 responden di seluruh Indonesia yang dipilih secara acak dari survei sebelumnya sejak 2019. Margin of error survei sebesar ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Dika juga mengataka, “publik tidak sependapat dengan pendapat bahwa pelarangan ormas FPI tidak demokratis”.
Hasil survei menunjukan hanya sekitar 7,3 persen yang menyatakan tidak tenang dan lega pascapembubaran FPI dan penangkatan HRS, sisanya (1,3 persen) menjawab tidak tahu/tidak menjawab.
Dari hasil survei itu, Direktur Strategi Institute Anthony Danar mengatakan ketenangan dan kelegaan mayoritas publik terhadap langkah tegas yang diambil aparat penegak hukum dan pemerintah dalam menangkap HRS dan membubarkan FPI, bisa menjadi sinyalmen bahwa selama ini FPI memang meresahkan publik dengan kebrutalan dan tindakan-tindakan intoleransi yang dilakukan mereka.
Pada kesempatan yang berbeda, Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP juga sempat mengutarakan pembubaran FPI merupakan tindakan yang tepat, “karena publik menginginkan ketegasan dan suasana kehidupan berbangsa dan bernegara (yang) mengedepankan nilai persatuan dan menjaga kemajemukan”. (*)
