LEKTUR.CO, MINAHASA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa mulai mempersiapkan penyusunan produk hukum daerah untuk tahun anggaran 2027.
Tercatat, ada delapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan 26 Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) yang masuk dalam daftar usulan.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa, B Roy Kaparang SH, Selasa (10/11/26).
Menurut Kaparang, delapan Ranperda tersebut berasal dari sejumlah perangkat daerah yang bertindak sebagai instansi pengusul atau inisiator.
Delapan Ranperda itu masing-masing, Ketertiban, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum (Trantibbum) yang diinisiasi Satpol PP.
Cadangan Pangan oleh instansi bidang pangan, serta Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diusulkan RSUD Dr Sam Ratulangi Tondano.
Selanjutnya, Ranperda Kawasan Tanpa Rokok oleh Dinas Kesehatan. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten oleh Dinas Perdagangan.
Ada juga Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah oleh Bagian Organisasi. Dan Ranperda Pengendalian Minuman Beralkohol yang diinisiasi Sekretariat DPRD.
Terakhir, Ranperda Penanggulangan Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa.
Kaparang menjelaskan, delapan Ranperda tersebut saat ini masih sebatas daftar judul usulan untuk tahun 2027.
Tahapan selanjutnya, katanya, akan dilakukan melalui proses administrasi dan harmonisasi sesuai ketentuan yang berlaku.
“Untuk tahap awal, pengusulan masih dibuka sampai dengan 20 November 2026. Setelah itu, masing-masing instansi akan menyurat atau mendaftarkan usulannya ke Kementerian Hukum RI melalui aplikasi E-Harmonisasi untuk diproses lebih lanjut,” jelas Kaparang.
Ia menegaskan, setiap perangkat daerah yang menjadi inisiator wajib mempersiapkan anggaran untuk proses penyusunan Ranperda maupun Ranperkada tersebut.
Selain itu, masing-masing instansi pengusul diwajibkan membentuk Surat Keputusan (SK) Tim Penyusun.
“SK Tim Penyusun menjadi salah satu persyaratan dalam pengusulan melalui aplikasi. Karena itu, setiap instansi inisiator harus mempersiapkannya sejak awal, termasuk dukungan anggarannya,” ujarnya.
Terkait produk hukum daerah tahun 2026, Kaparang menyebutkan, Ranperda yang masuk dalam usulan tahun berjalan hanya terkait Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Rano Manguni.
“Apabila dalam proses pembahasan hanya sebagian Ranperda yang dapat disetujui, maka usulan yang belum terealisasi dapat kembali diajukan pada tahun anggaran berikutnya,” pungkasnya. (*)
