LEKTUR.CO TALAUD – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud menggelar rapat evaluasi penyaluran bantuan pangan, Senin (28/09/2026). Rapat dipimpin Asisten 1 Setda Talaud, Daud Malensang, bersama Kepala Gudang Bulog/Dolog Melonguane dan Kiama Randy Silaban, serta Kepala Dinas Sosial. Rapat dihadiri para Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Talaud.
Peserta Rapat (foto)
Asisten 1 Daud Malensang mengatakan persoalan utama di lapangan adalah terkait data desil masyarakat yang belum terverifikasi secara baik.
“Persoalan di lapangan adalah data desil yang dimiliki masyarakat, ada yang belum terverifikasi karena operator belum melaksanakan tugasnya secara baik dan benar. Masih ada 4 kecamatan sampai hari ini desa-desanya belum ada operatornya,” ujar Daud Malensang.
Ia menegaskan sudah memerintahkan para Kepala Desa untuk membawa operator mengikuti pelatihan di Dinas Sosial. “Sehingga tidak ada alasan lagi untuk desa yang tidak terverifikasi di 4 kecamatan tersebut,” tegasnya.
Terkait distribusi, Daud mengakui faktor geografis kepulauan dan cuaca menjadi kendala. Penyaluran menggunakan kapal dan speedboat. “Jika cuaca baik, penyalurannya juga baik. Namun jika cuacanya buruk, pasti kita menunggu sampai cuacanya reda. Di Kab Talaud pegawai sebagai abdi negara yang mengorbankan waktu dan tenaga, seharusnya hanya memberi perintah, tapi menjadi tukang pikul sampai di tujuan, khususnya pulau terluar di Pulau Miangas, Nanusa, dan Kabaruan,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti ketidakvalidan data. “Pada rapat ini seharusnya desil 1 sampai 4, namun jadi sampai 5 sampai 8, sehingga membuat data kita tidak valid. Mungkin karena operatornya yang tidak tahu,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Gudang Dolog Melonguane dan Kiama, Randy Silaban, menyebut stok pangan aman. “Kabipaten Talaud ada 5000 ton pangan dan sudah 100% tersalur ke masyarakat,” kata Randy.
Namun ia mengakui masalah desil membuat data di desa menjadi simpang siur. “Menjadi masalah di Kabupaten Talaud terkait desil, sehingga data masyarakat yang ada di desa-desa menjadi simpang siur, karenanya para Kades dan Lurah sulit dalam penyaluran karena ada kecemburuan sosial. Kades dan Lurah juga butuh tenaga ekstra untuk konfirmasi ke masyarakat siapa yang layak terima dan siapa yang siap diganti,” jelasnya.
Randy berharap ada kerja sama yang baik dari pimpinan hingga Lurah dan Kades.
Dari tingkat kecamatan, Camat Melonguane Maksi Lindo via pesan WhatsApp menyebut kendala desa adalah desil dan tidak adanya gaji operator desa saat ini.
Berbeda, Camat Pulutan Azarya Maatuil menyebut penyaluran di wilayahnya berjalan baik.
“Di Kecamatan Pulutan ada 270 penerima manfaat pangan ini, Juli-September sudah 5 desa tersalurkan dan proses penyaluran terlaksana dengan baik dan sejauh ini tidak ada tantangan maupun kendala yang mempersulit penyalurannya,” ujar Azarya.
Namun di tingkat desa, sejumlah Kades mengeluhkan data belum sinkron.
Kades Tarun Selatan Yosua Ratunguri mengatakan penyaluran belum tepat sasaran.
“Penyaluran pangan di desa kami, terlebih khusus di Kabupaten Talaud, belum tepat sasaran. Karena data masyarakat penerima manfaat dari pusat dan di desa tidak sinkron. Permintaan masyarakat kami, setiap data yang dimasukkan pihak Statistik maupun Dinsos, benar-benar menilai masyarakat mana yang layak menerima dan mana yang tidak,” kata Yosua.
Senada, Kades Matahit Yunus Alase menambahkan, “Penyaluran bantuan pangan di desa kami belum tepat sasaran karena sebetulnya ada masyarakat yang layak menerima namun tidak menerima. Masukan masyarakat kami agar pemerintah meninjau kembali desil yang ada ini.”
Rapat evaluasi ini diharapkan menjadi perbaikan untuk penyaluran bantuan pangan triwulan selanjutnya agar lebih tepat sasaran. (Jun)
