LEKTUR.CO, MINAHASA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Tondano Timur menyisakan persoalan.
Di tengah siswa yang terus menerima makanan bergizi, sejumlah guru dan pegawai sekolah justru belum mendapatkan jatah MBG.
Kondisi tersebut salah satunya terjadi di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Tondano.
Puluhan guru dan pegawai di sekolah tersebut telah lebih dari satu tahun belum tersentuh program MBG.
Hal itu diungkapkan Kepala SMP Negeri 1 Tondano, Melky Palilingan SPd MPd, belum lama ini.
Palilingan mengaku baru mengetahui persoalan tersebut setelah dirinya pindah dan menjabat sebagai kepala sekolah di SMPN 1 Tondano.
“Karena belum lama pindah di SMP Negeri 1 Tondano, saya baru tahu kalau guru-guru dan pegawai sudah satu tahun lebih tidak dapat MBG,” kata Palilingan.
Menurutnya, perluasan penerima manfaat MBG bagi guru dan pegawai sekolah telah diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Perluasan Penerima MBG.
Karena itu, ia berharap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tondano Timur dapat mengakomodasi guru dan pegawai di sekolahnya.
“Saya harus perjuangkan hak guru-guru dan pegawai saya. Karena waktu di sekolah lama saya, semua guru dan pegawai dapat MBG,” tegasnya.
Namun, persoalan tersebut ternyata bukan semata-mata soal kemauan SPPG. Kapasitas dapur menjadi kendala utama.
Pengelola SPPG Kecamatan Tondano Timur, Yong Oky Mantik, menjelaskan pihaknya saat ini belum mampu menambah penerima manfaat dari kalangan guru dan pegawai karena kapasitas fasilitas yang tersedia sudah melebihi beban awal.
“Fasilitas dapur yang didirikan pada awal tahun 2025 itu dirancang sesuai Kepres, memiliki batas kapasitas sekitar 3.000 porsi per hari,” ujar Mantik, Kamis (10/9/26).
Menurutnya, kapasitas tersebut sejak awal dihitung untuk memenuhi kebutuhan penerima manfaat utama, mulai dari peserta didik jenjang PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA, termasuk ibu hamil dan balita.
Persoalan muncul setelah kebijakan baru pada penghujung 2025 memperluas cakupan penerima manfaat dengan memasukkan guru dan pegawai sekolah.
Sementara itu, beban pelayanan SPPG Tondano Timur saat ini sudah mencapai sekitar 3.315 porsi per hari. Artinya, jumlah tersebut telah melampaui kapasitas awal dapur yang hanya dirancang sekitar 3.000 porsi.
Mantik menegaskan, pihaknya tidak bisa memaksakan penambahan porsi tanpa dukungan fasilitas baru.
Sebab, kata dia, kelebihan kapasitas dikhawatirkan berdampak pada kualitas makanan hingga kelancaran distribusi ke sekolah-sekolah.
“Fasilitas dapur tidak memadai. Makanya yang harus diprioritaskan itu para siswa, ibu hamil, menyusui dan balita. Sedangkan guru dan pegawai belum bisa terakomodir,” jelasnya.
Mantik menambahkan, perluasan layanan MBG kepada tenaga pendidik di Tondano Timur baru dapat direalisasikan apabila tersedia tambahan dapur.
“Peluasan layanan makan bergizi bagi tenaga pendidik di Tondano Timur baru dapat direalisasikan jika terdapat penambahan dapur baru guna mengurai beban kelebihan kapasitas yang terjadi saat ini,” kata dia.
Mantik juga menjelaskan, sebelum adanya aturan baru, guru dan pegawai memang belum termasuk dalam cakupan penerima yang harus diakomodasi.
“Setelah Perpres Nomor 115 Tahun 2025 diterbitkan, cakupan penerima kemudian diperluas sehingga guru dan pegawai dapat diakomodasi dalam program MBG,” pungkasnya. (*)
