LEKTUR.CO, MINAHASA – Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2026 mulai dibahas DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Minahasa.
Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah mengalami penurunan sekitar Rp73,20 miliar. Sementara di sisi lain, belanja daerah justru meningkat sekitar Rp44,71 miliar.
Hal itu terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Minahasa Pembicaraan Tingkat I Pembahasan Ranperda tentang Perubahan APBD 2026, Senin (14/9/26).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Minahasa Franky Wolayan SE, didampingi Wakil Ketua Putri Pontororing SS dan Wakil Ketua Adrie Kamasi SH MH, serta Sekretaris DPRD Fabian Mendur.
Bupati Minahasa, Dr Robby Dondokambey SSi MAP dan Sekretaris Daerah Dr Lynda Watania MM MSi, hadir langsung dalam paripurna tersebut.
Dalam sambutannya, Bupati Robby menegaskan, pembahasan perubahan APBD memiliki arti penting untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan, akuntabel, efektif dan efisien.
Menurutnya, perubahan APBD tidak sekadar mengubah angka dalam dokumen anggaran. Namun, harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta dinamika pembangunan yang berkembang sepanjang tahun anggaran.
Bupati kemudian memaparkan struktur perubahan APBD 2026. Pendapatan daerah yang sebelumnya sekitar Rp1,129 triliun, setelah perubahan menjadi sekitar Rp1,056 triliun. Artinya, terjadi penurunan sekitar Rp73,20 miliar.
Meski secara keseluruhan turun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru mengalami peningkatan. PAD naik dari sekitar Rp131,81 miliar menjadi Rp133,50 miliar atau bertambah sekitar Rp1,68 miliar.
Sementara pendapatan transfer mengalami penurunan cukup signifikan. Dari sebelumnya sekitar Rp973,25 miliar menjadi Rp897,72 miliar atau berkurang sekitar Rp75,52 miliar.
Berbeda dengan pendapatan, belanja daerah mengalami peningkatan. Belanja yang sebelumnya sekitar Rp1,151 triliun naik menjadi sekitar Rp1,195 triliun. Terjadi peningkatan sekitar Rp44,71 miliar.
Kenaikan tersebut antara lain terlihat pada belanja operasi yang mencapai sekitar Rp967,99 miliar. Belanja modal juga meningkat cukup besar. Dari sebelumnya sekitar Rp52,73 miliar menjadi Rp82,64 miliar atau bertambah sekitar Rp29,90 miliar.
Sementara belanja tidak terduga meningkat dari Rp6 miliar menjadi sekitar Rp13,24 miliar. Sedangkan belanja transfer mengalami penyesuaian dari sekitar Rp214,69 miliar menjadi Rp131,84 miliar.
Perubahan struktur pendapatan dan belanja tersebut membuat defisit daerah meningkat. Defisit setelah perubahan mencapai sekitar Rp139,04 miliar.
Angka tersebut meningkat dibandingkan defisit sebelum perubahan yang berada di kisaran Rp21,12 miliar. Untuk menutup defisit, penerimaan pembiayaan meningkat dari Rp33 miliar menjadi sekitar Rp150,91 miliar.
Sumbernya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Setelah memperhitungkan pengeluaran pembiayaan sekitar Rp11,87 miliar, diperoleh pembiayaan netto sebesar Rp139,04 miliar.
Dengan struktur tersebut, total APBD Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2026 setelah perubahan menjadi sekitar Rp1,207 triliun.
Angka tersebut meningkat sekitar Rp44,71 miliar dibandingkan APBD sebelum perubahan yang berada di kisaran Rp1,162 triliun.
Bupati Robby meminta pembahasan bersama DPRD dilakukan secara konstruktif, objektif dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia menegaskan, setiap kebijakan anggaran harus diarahkan pada program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Setiap rupiah yang dianggarkan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Bupati.
Karena itu, program prioritas dalam perubahan APBD diarahkan untuk memperkuat pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Termasuk penguatan ekonomi masyarakat, ketahanan pangan, pengendalian inflasi, perlindungan sosial serta berbagai agenda strategis pembangunan daerah.
Bupati juga mengingatkan agar perubahan APBD tidak berhenti pada aspek administratif.
Menurutnya, keberhasilan anggaran harus dilihat dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Ia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat sinergi, mulai dari pemerintah daerah dan DPRD hingga pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan.
Termasuk dunia usaha, perguruan tinggi, tokoh agama, tokoh masyarakat dan seluruh elemen masyarakat.
Kolaborasi tersebut, kata Robby, menjadi modal penting dalam mewujudkan visi pembangunan Minahasa sebagai daerah pariwisata yang maju dan sejahtera.
Rapat paripurna tersebut turut dirangkaikan dengan pemasangan lilin sebagai penanda dua tahun masa pengabdian pimpinan dan anggota DPRD Minahasa periode 2024-2029.
Momentum itu menjadi refleksi perjalanan DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan. Termasuk dalam menyerap serta memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Bupati Robby menyampaikan ucapan selamat atas dua tahun pengabdian pimpinan dan seluruh anggota DPRD Minahasa.
Ia berharap momentum tersebut semakin memperkuat semangat para wakil rakyat dalam menjalankan amanah masyarakat.
“Kiranya momentum dua tahun pengabdian ini menjadi penyemangat untuk terus menjalankan amanah rakyat dengan penuh integritas, dedikasi dan tanggung jawab, serta senantiasa memperjuangkan aspirasi masyarakat demi kemajuan dan kesejahteraan Kabupaten Minahasa,” pungkasnya.
Turut hadir jajaran Forkopimda Minahasa, para Asisten, anggota DPRD serta jajaran pejabat Pemkab Minahasa. (*)
