LEKTUR CO TALAUD – Ironis. Di saat Bank SulutGo gencar mengkampanyekan diri sebagai “Bank Torang Pe Bank” yang dekat dengan rakyat, pelayanan komunikasi untuk publik di Cabang Talaud justru dipertanyakan.
foto Ilustrasi
Hal ini dialami awak media ini saat berupaya melakukan wawancara resmi dengan Pimpinan Bank SulutGo Cabang Talaud pada Rabu 21 Oktober 2026, terkait 9 isu krusial menyangkut penyaluran KUR untuk nelayan dan UMKM di pulau-pulau terluar, literasi anti pinjol, hingga kontribusi Bank untuk PAD Talaud.
Upaya konfirmasi yang dilakukan sebanyak dua kali datang langsung ke kantor, hanya mendapat jawaban dari staf: “Ibu nda ada di tempat, ibu ada di duka stou.”
Upaya lanjutan melalui sambungan telepon sebanyak 4 kali pada hari yang sama, juga tidak mendapat respons. Telepon tidak diangkat.
Padahal, 9 pertanyaan yang hendak dikonfirmasi merupakan pertanyaan yang menyangkut hajat hidup orang banyak di Talaud:
1. Transparansi penyaluran KUR ke nelayan di Kabaruan, Salibabu, Miangas.
2. Skema kredit tanpa agunan untuk mama-mama penjual ikan dan kopra.
3. Solusi transaksi digital di wilayah blank spot sinyal.
Sebagai bank milik daerah yang mengelola dana Pemkab dan uang rakyat Talaud, keterbukaan informasi adalah kewajiban, bukan pilihan. Sesuai UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU Pers No. 40 Tahun 1999, pejabat publik wajib melayani konfirmasi wartawan.
Hingga berita ini diterbitkan, hak jawab dari pihak Bank SulutGo Cabang Talaud masih terbuka. Kami masih menunggu itikad baik Pimpinan Bank SulutGo Talaud Ibu Stevi, untuk memberikan penjelasan resmi kepada publik, bukan hanya kepada nasabah prioritas.
Jika bank yang dibiayai dari uang rakyat saja sulit dihubungi, bagaimana rakyat kecil di pulau terluar bisa berharap dilayani?
Catatan Redaksi: Berita ini dibuat berdasarkan fakta di lapangan dan upaya konfirmasi berulang sesuai kode etik jurnalistik. (Jun)