LEKTUR.CO, MANADO – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat ketahanan pangan dan perlindungan sosial bagi masyarakat. Melalui kerja sama dengan Perum Bulog Kanwil SulutGo, Pemprov menyalurkan 2.773 ton beras dari Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk alokasi Juni-Juli 2025.
Program ini menyasar 138.676 Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh kabupaten/kota se-Sulut. Bantuan berupa beras gratis ini ditujukan untuk masyarakat rentan, dalam rangka menghadapi dinamika ekonomi yang tak menentu dan potensi krisis pangan global.
“Penyaluran ini adalah langkah konkret pemerintah daerah untuk menjamin keterjangkauan pangan pokok bagi kelompok rentan,” ujar Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi, Dr Denny Mangala MSi, sekaligus Plh Kepala Dinas Kominfo, Persandian, dan Statistik, Jumat (4/7/25).
Distribusi Merata, Wilayah Kepulauan Tak Tertinggal
Dari data yang dirilis, tiga daerah dengan jumlah penerima terbesar adalah: Minahasa Selatan: 17.626 PBP. Bolaang Mongondow: 15.784 PBP. Minahasa: 15.131 PBP
Sementara Kota Manado mencatat 14.759 penerima.
Menariknya, distribusi ini juga menyentuh wilayah-wilayah kepulauan seperti Sangihe, Talaud, dan Sitaro, yang selama ini kerap menghadapi tantangan logistik.
“Bantuan ini menjangkau hingga daerah kepulauan. Prinsip inklusivitas tetap menjadi roh dari kebijakan pangan kita,” kata mantan Penjabat Bupati Minahasa Tenggara tersebut.
Stabilisasi Harga dan Pencegahan Inflasi
Selain membantu masyarakat, penyaluran beras CPP juga diharapkan mampu menekan inflasi harga pangan, terutama di tengah tekanan akibat cuaca ekstrem, kenaikan harga pupuk, dan hambatan distribusi.
“Program ini bukan hanya jaring pengaman sosial, tetapi juga instrumen pengendali harga pasar,” imbuh Mangala.
Tepat Sasaran dan Transparan, Arah Gubernur Sulut Tegas
Gubernur Sulut, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE, menekankan pentingnya distribusi yang tepat waktu, tepat sasaran, dan transparan. Oleh karena itu, akurasi data penerima terus diperbarui melalui sinergi antara Dinas Sosial dan instansi teknis lainnya.
“Gubernur mengingatkan agar seluruh proses distribusi diawasi ketat. Validasi data penerima menjadi kunci keberhasilan program,” tutur Mangala.
Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut serta mengawasi penyaluran bantuan ini.
“Kritik dan masukan masyarakat sangat penting agar program ini berjalan bersih, efisien, dan menyentuh yang benar-benar membutuhkan,” pungkasnya.
Dengan program ini, Pemprov Sulut memastikan bahwa kehadiran negara benar-benar dirasakan oleh rakyat, menghadirkan pangan yang cukup, merata, dan layak bagi seluruh masyarakat Sulawesi Utara. (fer)
