LEKTUR.CO, MANADO – Divisi Humas Polri menggelar Dialog Penguatan Internal Polri ke-4 bertema “Memperkuat Posisi Humas Polri dalam Mendukung Kebijakan Pemerintah untuk Terwujudnya Kamtibmas Kondusif”, di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (8/10/25).
Polda Sulawesi Utara (Sulut) turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut secara hybrid melalui video conference di ruang Tribrata, Mapolda Sulut.
Hadir Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Alamsyah Parulian Hasibuan, Kasubbid Multimedia AKBP Tommy Bambang Souissa, personel Bid Humas, serta perwira perwakilan Satker Polda Sulut.
Kegiatan ini juga diikuti Polresta dan Polres jajaran dari lokasi masing-masing. Dialog menghadirkan tiga narasumber utama, yakni Direktur Great Institute Syahganda Nainggolan, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, dan Tenaga Ahli Kedeputian I KSP Feri Kusuma.
Dalam sambutan tertulis Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho, yang dibacakan oleh Brigjen Pol Saptono Erlangga, disebutkan bahwa kegiatan ini menjadi langkah penting memperkuat peran strategis kehumasan Polri.
“Peran strategis kehumasan Polri harus mampu menyesuaikan serta melakukan penguatan strategi komunikasi dan pengelolaan informasi secara cepat dan akurat,” ujar Brigjen Pol Saptono membacakan sambutan Kadiv Humas Polri.
Sementara Syahganda Nainggolan menyoroti tantangan Polri di era digital, terutama dengan kemunculan artificial intelligence (AI) yang memengaruhi arus informasi publik.
Ia menilai, dialog semacam ini penting dilakukan secara berkelanjutan agar Polri tetap adaptif dan mampu menyerap aspirasi serta memberikan solusi atas berbagai isu nasional.
Tenaga Ahli KSP Feri Kusuma dalam paparannya menjelaskan Program Asta Cita dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden RI, serta menegaskan pentingnya peran Polri dalam mengawal implementasi kebijakan pemerintah.
“Program-program pemerintah harus dikawal agar benar-benar bermanfaat dan menyejahterakan masyarakat,” tandasnya.
Sedangkan Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menekankan bahwa di era keterbukaan informasi, Polri dituntut untuk lebih terbuka, adaptif, dan partisipatif.
“Tuntutan ini bukan lagi bersifat normatif, melainkan sudah menjadi realitas struktural yang membentuk relasi antara negara dan masyarakat,” jelasnya.
Ia menambahkan, Humas Polri akan terus mendukung program pemerintah melalui sosialisasi, viralisasi, dan amplifikasi di berbagai platform digital.
“Komunikasi sosial yang komunikatif, responsif, dan edukatif sangat penting. Pejabat publik juga harus memiliki kemampuan komunikasi publik yang baik,” pungkas Brigjen Pol Trunoyudo. (fer)
