LEKTUR.CO, MINAHASA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa menggelar Rapat Paripurna dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-598 Minahasa, di Wale Ne Tou Tondano, Kamis (5/11/26).
Sebelum memasuki agenda paripurna, kegiatan diawali dengan prosesi adat dan budaya Minahasa sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai luhur serta warisan budaya daerah.
Dalam prosesi tersebut, Bupati Minahasa, Dr Robby Dondokambey SSi MAP, selaku Ketua Majelis Budaya menganugerahkan gelar adat Tonaas Ukung Um’banua kepada Bupati Minahasa Selatan, Franky Wongkar SH dan Bupati Minahasa Tenggara Ronald Kandoli.
Usai prosesi adat dan budaya, kegiatan dilanjutkan dengan Rapat Paripurna DPRD Minahasa yang dipimpin Ketua DPRD Franky Wolayan SE, didampingi Wakil Ketua I Putri Pontororing SE MM dan Wakil Ketua II Adrie Kamasi SH MH, serta dihadiri seluruh anggota DPRD.
Menurut Wolayan, peringatan hari jadi bukan sekadar seremoni, melainkan momentum untuk merefleksikan perjalanan panjang daerah, berbagai capaian pembangunan, sekaligus tantangan yang masih harus dijawab bersama.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Dr J Victor Mailangkay SH MH, yang hadir mewakili Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, menyampaikan ucapan selamat Hari Jadi ke-598 Kabupaten Minahasa.
Ia mengatakan, perjalanan panjang Minahasa menyimpan sejarah peradaban, perjuangan, pengorbanan, serta nilai-nilai luhur yang diwariskan dari generasi ke generasi.
Wagub juga mengingatkan bahwa tanggal 5 November 1428 telah ditetapkan sebagai Hari Jadi Kabupaten Minahasa melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1983.
Menurutnya, nama Minahasa yang berasal dari kata Minasah atau Mahasah, yang berarti menjadi satu, mengandung pesan penting tentang persatuan dan kebersamaan di tengah keberagaman.
“Nilai tersebut merupakan kekuatan historis dan sosial yang harus terus dijaga, terlebih di tengah tantangan pembangunan yang semakin kompleks,” ujarnya.
Mengangkat tema Pariwisata Maju, Ekonomi Tumbuh, Masyarakat Sejahtera, Mailangkay menekankan pentingnya menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak perekonomian daerah.
Potensi alam, kawasan pesisir dan pegunungan, sejarah, tradisi, serta seni budaya Minahasa dinilai menjadi modal besar yang harus dikelola secara berkelanjutan.
Namun, keberhasilan pariwisata tidak hanya diukur dari jumlah destinasi dan kunjungan wisatawan.
Lebih dari itu, sektor pariwisata harus mampu membuka peluang usaha, menghidupkan UMKM, memperluas lapangan kerja, serta memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Wagub juga mengapresiasi sejumlah capaian Kabupaten Minahasa sepanjang 2026, di antaranya penghargaan di bidang kesehatan dan pembangunan keluarga, prestasi pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, olahraga, serta tata kelola keuangan daerah.
Meski demikian, ia mengingatkan agar penghargaan tidak menjadi tujuan akhir, tetapi motivasi untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Penghargaan harus menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Minahasa, Dr Robby Dondokambey SSi MAP memaparkan berbagai capaian pembangunan daerah sekaligus menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat sinergi dengan DPRD, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan seluruh elemen masyarakat.
Bupati mengatakan, Minahasa memiliki kekayaan sejarah, adat, budaya, sumber daya alam, serta masyarakat yang menjunjung tinggi persaudaraan dan toleransi.
“Seluruh kekayaan ini merupakan identitas sekaligus kekuatan daerah yang harus terus kita pelihara,” kata Bupati.
Dalam pemaparannya, RD mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa mencapai 5,58 persen hingga akhir 2025.
Sementara angka kemiskinan mengalami penurunan hingga berada pada posisi 5,88 persen, lebih rendah dari rata-rata nasional.
Di sektor perdagangan, realisasi retribusi hingga Oktober 2026 mencapai 118,7 persen dari target, atau sebesar Rp1.302.261.000.
Pada bidang kesehatan, pemerintah daerah terus memperkuat percepatan penurunan stunting melalui kolaborasi pemerintah, tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat.
Sementara di bidang pemerintahan desa, Minahasa berhasil melaksanakan Pemilihan Hukum Tua secara serentak di 129 desa.
Sejumlah desa juga mencatat prestasi hingga tingkat nasional. Perkembangan BUMDes dan peningkatan Indeks Desa turut menunjukkan hasil positif, bahkan telah melampaui target RPJMD.
Di bidang pemberdayaan keluarga, TP-PKK Kabupaten Minahasa juga terus berkontribusi melalui berbagai program dan prestasi di tingkat Provinsi Sulawesi Utara.
Komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat diwujudkan melalui peningkatan kuota penerima bantuan pangan menjadi 34.544 penerima.
Selain itu, bantuan beras gratis disalurkan kepada masyarakat kurang mampu di 25 kecamatan, disertai pelaksanaan Gerakan Pangan Murah dan pemantauan stabilitas harga kebutuhan pokok.
Di bidang olahraga, Minahasa berhasil meraih Juara II Umum pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulawesi Utara tahun 2025.
Pemerintah Kabupaten Minahasa juga memberikan apresiasi berupa bonus kepada atlet dan pelatih yang berhasil mengukir prestasi.
Sektor pariwisata dan kebudayaan turut menjadi perhatian. Peningkatan kunjungan wisatawan, termasuk wisatawan mancanegara, menjadi salah satu perkembangan yang terus didorong pemerintah daerah.
Minahasa juga memperoleh penetapan warisan budaya takbenda dan cagar budaya oleh Kementerian Kebudayaan RI.
Di bidang infrastruktur dan pelayanan publik, pemerintah daerah mendorong pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) sebagai pusat pelayanan terpadu untuk memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan pemerintahan.
Peningkatan fasilitas kesehatan juga terus dilakukan melalui beroperasinya RSUD Dr Sam Ratulangi yang baru serta pengembangan Laboratorium Kesehatan Masyarakat.
Selain itu, pemerintah daerah terus memperjuangkan revitalisasi Stadion Maesa Tondano melalui kementerian terkait.
Bupati turut menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat terhadap sejumlah program strategis di Minahasa, termasuk Sekolah Taruna Nusantara, Sekolah Rakyat, Desa ASRI, Desa Wisata, dan Kampung Nelayan Merah Putih.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Minahasa berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut.
Minahasa juga meraih peringkat III se-Provinsi Sulawesi Utara dalam kecepatan dan ketepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.
Bupati menegaskan, seluruh capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah, DPRD, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dunia usaha, dan masyarakat.
“Kami mengakui masih terdapat berbagai pekerjaan rumah yang membutuhkan perhatian dan kerja keras bersama,” akunya.
Karena itu, kemitraan antara Pemkab Minahasa dan DPRD dinilai sangat penting untuk memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Bupati juga mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga persatuan, merawat kerukunan, melestarikan adat dan budaya, serta terus menghidupkan nilai luhur Minahasa, Si Tou Timou Tumou Tou.
“Dengan semangat kebersamaan, kita lanjutkan pembangunan untuk Minahasa yang semakin maju dan sejahtera,” pungkas Bupati RD.
Hadir dalam paripurna tersebut, Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang SS MAP, Ketua TP-PKK Minahasa Martina Dondokambey-Lengkong SE, serta Sekretaris Daerah Minahasa, Dr Lynda Watania MM MSi.
Turut hadir Bupati Minahasa Selatan Franky Wongkar SH, Bupati Minahasa Tenggara Ronald Kandoli, Wakil Bupati Kepulauan Talaud, Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan, Forkopimda Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten Minahasa, serta para Ketua DPRD kabupaten/kota se-Sulawesi Utara.
Hadir pula jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa, Kapolres Tomohon, perwakilan Kapolresta Manado, Kepala BPK RI Perwakilan, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Rektor Unima yang diwakili, FKUB Kabupaten Minahasa, pimpinan instansi vertikal, pimpinan perbankan, BUMN dan BUMD.
Selain itu, tampak para Tonaas Wangko Minahasa, pejabat sipil, TNI dan Polri, para mantan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Minahasa bersama keluarga, pimpinan agama dan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, pimpinan partai politik, tokoh politik, pimpinan organisasi pemuda, tokoh pemuda, pimpinan LSM, serta insan pers. (*)
